Bacaan 5 menit
Earthworm Foundation bekerja di Provinsi Aceh dan Riau, Indonesia, melalui dua inisiatif lanskap. Berada di antara wilayah rantai pasok dan produksi, kedua inisiatif ini menjadi pusat kolaborasi untuk regenerasi serta mengatasi tantangan utama dalam keberlanjutan. Upaya perlindungan perempuan dan anak pada dua inisiatif program ini pun semakin menguat. Pada bulan Mei 2025, Earthworm menyelenggarakan lokakarya sebagai aksi kolaboratif di dua lanskap, menghubungkan perusahaan, serikat pekerja, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi kelompok rentan.
Mengenali Tantangan yang Ada
Produksi kelapa sawit menjadi sumber penghidupan bagi ribuan orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Namun, kelompok yang terlibat dalam sektor ini sering kali menghadapi risiko serius. Banyak perempuan bekerja dalam kondisi yang berat, tanpa status hukum yang jelas karena dipekerjakan sebagai pekerja harian lepas, meskipun pekerjaan yang mereka lakukan bersifat tetap. Hak-hak dasar seperti cuti melahirkan dan cuti menstruasi pun sering kali tidak terpenuhi. Di sisi lain, anak-anak tetap menjadi kelompok rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja, terbatasnya akses pendidikan, serta layanan kesehatan yang tidak memadai. Tantangan-tantangan ini telah banyak didokumentasikan oleh organisasi internasional seperti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan UNICEF, yang menyoroti persoalan pekerja anak dan kurangnya perlindungan bagi perempuan di sektor pertanian, termasuk kelapa sawit.

Disusun secara kolaboratif oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Earthworm Foundation, dan Jaringan Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI), “PADU PERKASA” hadir sebagai panduan praktis untuk memperbaiki standar kontrak kerja bagi pekerja harian di industri kelapa sawit, yang telah diselaraskan dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan hak-hak pekerja. Panduan ini didistribusikan dalam lokakarya yang diselenggarakan di Aceh dan Riau pada bulan Mei lalu, di mana peserta membahas isu-isu krusial, serta menekankan perlunya kerangka perlindungan yang komprehensif.
Perkembangan di Riau: Fokus di Kabupaten Siak dan Pelalawan
Di lanskap Riau, lokakarya yang diselenggarakan di Kabupaten Siak dan Pelalawan berfokus pada pendistribusian panduan serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk melindungi perempuan dan anak-anak di perkebunan.
Di Kabupaten Siak, manajer perusahaan, perwakilan serikat pekerja, tokoh perempuan, dan pejabat pemerintah bekerja sama menyusun SOP terkait kesetaraan gender, keselamatan anak, dan perlindungan kesehatan. Kolaborasi ini mendorong terciptanya ruang dialog terbuka dan menjadi landasan bagi langkah-langkah selanjutnya. Budi Harun, Ketua Kelompok Kerja Ketenagakerjaan, menyampaikan keyakinannya terhadap SOP yang dihasilkan. “Saya optimis SOP yang kami susun secara kolaboratif dalam lokakarya ini akan diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata dalam melindungi perempuan dan anak di setiap perusahaan.”

Sementara itu, di Kabupaten Pelalawan, peserta meninjau SOP yang telah diterapkan oleh beberapa perusahaan dan bekerja sama untuk memperkuat perlindungan terkait hak cuti melahirkan, kondisi kerja yang aman, dan kesejahteraan anak. Kedua lokakarya ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen oleh seluruh peserta sebagai bentuk dedikasi mereka dalam mengimplementasikan panduan tersebut.

Upaya Serupa di Aceh: Lokakarya di Kota Subulussalam
Di saat yang bersamaan, di Kota Subulussalam, Aceh, lokakarya digelar berkolaborasi dengan pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja. Isu pekerja anak, tantangan perempuan di tempat kerja, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan tetap menjadi fokus utama. Inisiatif ini menjadi pelengkap dari program di Riau dengan pendekatan kolaboratif yang disesuaikan dengan karakteristik lanskap dan kebutuhan masyarakat Aceh.
Zaldiansyah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam menekankan bahwa lokakarya ini menjadi inisiatif pertama di wilayah tersebut yang secara khusus membahas tentang perlindungan perempuan dan anak. Ia menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang berlangsung, "Kami akan melakukan penilaian terhadap setiap perusahaan yang tergabung dalam kelompok kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka. Dengan demikian, kami dapat memantau dan memberikan pendampingan secara efektif untuk memahami tantangan yang dihadapi masing-masing perusahaan terkait risiko pekerja anak dan kondisi pekerja harian."

Irfan Susandra, Sekretaris Kelompok Kerja Ketenagakerjaan Subulussalam sekaligus perwakilan PT Asdal Lestari, menyampaikan antusiasmenya, "Langkah pertama yang akan saya ambil adalah mereplikasi lokakarya ini di internal perusahaan bersama para manajemen dan staf. Apa yang saya pelajari di sini akan langsung saya terapkan di perusahaan kami. Saya akan berkoordinasi dengan manajer kebun, sebagai otoritas tertinggi, untuk mendiskusikan perbaikan SOP." Komitmen ini telah diwujudkan dengan pelaksanaan lokakarya internal di perusahaannya, menunjukkan dampak berkelanjutan dari inisiatif ini.
Tujuan Bersama di Kedua Lanskap
Baik di lanskap Aceh maupun Riau, tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi perempuan dan anak-anak. Fokus utamanya mencakup:
- Kondisi Kerja yang Aman dan Adil bagi Perempuan: Termasuk perlindungan hak cuti melahirkan dan kebijakan lingkungan kerja yang menghormati martabat perempuan.
- Perlindungan Anak: Menghapus praktik pekerja anak dan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
- Kesehatan dan Kesejahteraan: Memperkuat dukungan bagi kesehatan ibu dan anak.
- Pemantauan Kolaboratif: Mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam pemantauan untuk menciptakan perlindungan jangka panjang yang berkelanjutan.
Langkah ke Depan
Lanskap Aceh dan Riau saat ini tengah mempersiapkan uji coba implementasi SOP baru serta meningkatkan kesadaran komunitas melalui pelatihan dan program keterlibatan masyarakat. Upaya ini ditujukan agar kebijakan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Siti Halimah, Spesialis Ketenagakerjaan di Earthworm Foundation Indonesia, menyampaikan, "Lokakarya dan panduan ini adalah langkah awal yang kuat. Namun perubahan nyata akan terjadi ketika komitmen benar-benar diimplementasikan dalam operasional sehari-hari. Kami mendukung pemangku kepentingan lokal untuk menguji prosedur baru ini dan meningkatkan kesadaran, agar kebijakan ini tidak berhenti di atas kertassaja , melainkan menjadi bagian dari kehidupan serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh perempuan dan anak-anak di sektor kelapa sawit."

Program lanskap Aceh didukung oleh Hershey, Mars Inc., Nestlé, ADM Cares, Avril Group, Colgate-Palmolive, The Clorox Company, General Mills, Givaudan, Clariant, Fuji Oil, dan Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), serta dukungan aktif dari komunitas lokal, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman lanskap Aceh.
Program lanskap Riau didukung oleh LVMH, Nestlé, Reckitt, April Group, Colgate-Palmolive, Givaudan, Target, PZ Cussons, dan Walmart Foundation, dan juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, otoritas pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman lanskap Riau.