Share
Share
Model yang menunjukkan keseimbangan produksi komoditas dengan pelestarian hutan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat secara skala besar.
Riau adalah provinsi yang sangat penting untuk produksi komoditas pertanian: sekitar 2,5 juta ha kelapa sawit dan 2 juta ha pulp & kertas. Indonesia adalah produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia, dan perkebunan kelapa sawit milik petani kecil melibatkan lebih dari 2,3 juta petani. Riau adalah provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, namun lebih dari 60% tenaga kerja pertanian bersifat informal. Lebih dari 1,6 juta petani kecil menghadapi tantangan terkait dengan produktivitas rendah, bibit yang buruk, ketidakpastian pendapatan, dan ketahanan pangan.
Kawasan lindung – seperti cagar alam dan taman nasional – tetap terancam oleh eksploitasi yang terus berlangsung dari industri kelapa sawit dan kertas, serta petani kecil dan masyarakat yang berusaha mencari nafkah. Meskipun ada beberapa komitmen dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang didukung oleh pemerintah pusat, namun kompleksitas di wilayah ini memerlukan kontribusi dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk apa yang dilakukan oleh Earthworm Foundation di lanskap ini.
Lanskap Riau termasuk dalam daftar Consumer Goods Forum – Forest Positive Coalition dan berkontribusi pada Strategi Lanskap. Lanskap ini juga ditampilkan di SourceUp, sebuah platform daring yang menghubungkan pembeli dan pemangku kepentingan dalam rantai pasok komoditas pertanian dengan inisiatif lanskap dan yurisdiksi di area produksi.
Program ini dipantau dan dievaluasi secara sistematis setiap kuartal dan tahunan, menggunakan Global Impact Framework Tool (GIFT) yang disusun oleh Earthworm.
2 Rencana Aksi Kolektif telah diimplementasikan di tingkat kabupaten, yaitu Siak dan Pelalawan. Pemerintah daerah secara aktif mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB), dengan mempertimbangkan keberlanjutan yang selaras dengan prinsip NDPE dan diintegrasikan dengan kebijakan dan proses perencanaan daerah. Platform koordinasi multipihak telah terbentuk, mempertemukan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mendukung tata kelola lahan yang lebih selaras dan partisipatif.
304.077 hektar di 29 desa dilindungi melalui Peraturan Desa. 209.054 hektare area Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT) telah diidentifkasi di dalam konsesi pada 22 perusahaan. Perencanaan tata guna lahan dan mekanisme tata kelola di tingkat desa telah dibentuk untuk mendukung perlindungan hutan jangka panjang serta penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
3.769 petani telah dilatih dalam pelatihan Praktik Pertanian yang Baik (Good Agricultural Practices/GAP) di lanskap Riau. 2.538 petani didukung dalam program peremajaan kelapa sawit, mencakup sekitar 6.190 hektare. Studi tahun 2024 menunjukkan bahwa 93,5% petani yang terlatih telah mengadopsi GAP, berkontribusi pada peningkatan pengelolaan kebun dan produktivitas. Kegiatan diversifikasi mata pencaharian telah dilaksanakan untuk mendukung terciptanya sumber pendapatan yang lebih tangguh dan beragam bagi masyarakat petani.
10 komunitas telah didampingi dalam mengembangkan sistem penyelesaian konflik, yang memberikan manfaat bagi sekitar 4.000 orang. 2 komunitas telah diperkuat dengan kepastian tenurial, sementara desa lainnya masih terlibat dalam proses tenurial yang sedang berjalan, menjangkau 339 orang dan mencakup 1.186 hektare. Pemetaan partisipatif dan asesmen tenurial turut mendukung masyarakat dalam memperjelas klaim lahan serta berpartisipasi dalam proses pengakuan formal.
2.519 pekerja telah merasakan manfaat dari penerapan praktik ketenagakerjaan yang lebih baik di 8 perusahaan. Sekitar 14.000 pekerja dan anggota keluarganya terdampak secara tidak langsung melalui perbaikan kondisi kerja, pelatihan, dan kegiatan peningkatan kesadaran. Kelompok kerja ketenagakerjaan telah dibentuk untuk memperkuat dialog antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil terkait hak-hak pekerja dan kondisi kerja.
Masyarakat Sipil
Melibatkan aktor lokal, menyediakan pembangunan kapasitas dan pelatihan, serta memfasilitasi kolaborasi multipuhak.
Pemerintah
Menyediakan sumber daya manusia dan kerangka operasional untuk mendukung perlindungan hutan dan kawasan lindung.
Sektor Swasta
Melaksanakan komitmen NDPE dalam rantai pasok dan berpartisipasi dalam kegiatan transformasi di tingkat lanskap.
Donor
Mitra Lapangan
Ketua Lanskap
Manajer Lanskap Riau
Manajer Sosial dan Pelibatan Pihak
Manajer Mata Pencaharian
Koordinator Hutan dan Karbon
Manajer Hutan dan Karbon
Koordinator Mata Pencaharian
Selain tim yang berada di lapangan, spesialis teknis di Indonesia juga berperan penting dalam mendukung dan mengembangkan inisiatif lanskap.
Riau merupakan salah satu ekosistem utama di mana Earthworm Foundation bekerja dengan pendekatan lanskapnya.
Klik ikon untuk mempelajari lebih lanjut tentang kerja Earthworm pada sektor komoditas ini
